Jan
13
MMC Kobar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada Selasa (7/01) melakukan audiensi sekaligus koordinasi dengan pihak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta.
Dalam paparannya, Kepala Dishub Kobar menyampaikan bahwa sejak tahun 2010 Pemkab Kobar telah menyiapkan lahan seluas 2.500 hektar di wilayah Kecamatan Kumai, yang nantinya akan digunakan sebagai kawasan transportasi maupun kawasan pengembangan perekonomian.
"Kawasan lahan seluas 2.500 hektar yang berada diwilayah Kecamatan Kumai tersebut telah dicanangkan Pemkab Kobar sejak tahun 2010, untuk dijadikan kawasan transportasi yakni Bandar Udara. Tidak menutup kemungkinan lahan seluas 2.500 hektar tersebut juga sebagiannya dapat dikembangkan untuk menjadi kawasan pengembangan perekonomian," ungkap Amir Hadi.
Amir Hadi juga menjelaskan, dari lahan seluas 2.500 hektar tersebut yang telah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk dijadikan lahan kawasan transportasi menjadi seluas 2.058 hektar dan sisanya merupakan area rawa yang dijadikan kawasan konservasi.
"Pada tahun 2013 sampai 2015 dilakukan tahapan-tahapan kajian/studi. Kemudian pada tahun 2024 dilakukan proses pengamanan aset. Sampai dengan saat ini Pemkab Kobar terus berupaya untuk melanjutkan progres pengembangan mulai dari perencanaan hingga pembangunan. Namun perencanaan dan pembangunan tidak dapat dilakukan karena terkendala pada keterbatasan penganggaran pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) serta anggaran," jelasnya.
"Melalui forum ini, kami berharap melalui Kementerian PPN/ Bappenas RI dapat memberikan arahan dan kebijakan terkait keterbatasan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran ini," tambahnya.
Sementara itu, Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas melalui Ahmad Zainudin mengungkapkan bahwa pihaknya pada penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) rutin mengusulkan Bandar Udara Baru di wilayah Kobar.
"Ada beberapa catatan untuk percepatan dan tindak-lanjut pembangunan, beberapa diantaranya perlu ada nya surat rekomendasi Kepala Daerah untuk Penetapan Lokasi. Disamping itu, perlu isu strategis dalam upaya percepatan pembangunan Bandar Udara Baru ini," ungkap Ahmad Zainudin.
Ahmad Zainudin menambahkan, terkait studi/kajian maupun hal-hal teknis lainnya perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan. "Tentunya hal-hal prinsip dan teknis dalam suatu kajian, perlu dibahas dan harus ada pertimbangan dari Kementerian Perhubungan," ujar Ahmad Zainudin. (vgs/dishubkobar)
