Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Lingkup Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun s.d 31 Maret 2024

MMC Kobar - Pangkalan Bun - Kamis (25/04) KPPN Pangkalan Bun merilis Kinerja APBN Tahun Anggaran 2024 Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun sampai dengan 31 Maret 2024. Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bunmerupakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, pada lingkup Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.

Kinerja APBN per 31 Maret 2024

Sampai dengan akhir Maret 2024, realisasi Pendapatan APBN lingkup KPPN Pangkalan Bun mengalami peningkatan sebesar Rp56,1 M (9,3%, yoy). Komponen pendapatan didominasi oleh PPN sebesar Rp317,3 M dan PPh (Non Migas) sebesar Rp293,6 M. 

Penerimaan PPh mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp16,5 M (5,9%, yoy) karena adanya peningkatanpenerimaan PPh Non Migas yang didominasi oleh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Badan akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Penerimaan PPN menunjukkan trend pertumbuhan positif yaitu sebesar Rp72,3 M (29,6%, yoy), peningkatan tersebut merupakan dampak dari tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPN 11%. Untuk penerimaan Bea Masuk bulan Maret 2024 hanya berasal dari Pendaftaran IMEI, tidak ada penerimaan yang berasal dari komoditas-komoditas barang jasa.

Beberapa penerimaan negara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar Rp0.71 M atau -42,7% (yoy), Pajak Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp0,1 M atau -4,8% (yoy), PNBP mengalami penurunan sebesar Rp5,0 M (-26,9%, yoy), dan Bea keluar juga mengalami penurunan sebesar Rp27,1 M (46,4% yoy). Kontraksi Bea Keluar diakibatkan oleh penurunan harga dan kuantitas ekspor CPO.

Pada sisi lain, realisasi Belanja APBN Lingkup KPPN Pangkalan Bun s.d. 31 Maret 2024 mencapai Rp692,7 M (21,6%). Secara nominal, kinerja Belanja menurun Rp32,3 M (-4,4%, yoy) yang dipicu oleh penurunan alokasi belanja TKDD sebesar Rp81,5 M (-12,7%, yoy). 

Persentase realisasi Belanja Pemerintah Pusat paling tinggi adalah Belanja Barang sebesar Rp63,8 M (34,4%), sedangkan untuk komponen persentase realisasi Belanja Transfer ke Daerah paling tinggi adalah Dana Desa sebesar Rp56,7 M (33,9%).

Realisasi Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp49,1 M (58,5%, yoy) dibandingkan tahun 2023, untuk persentase kenaikan tertinggi yaitu pada jenis Belanja Barang sebesar Rp29,6 M (86,8%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) mencapai Rp133,1 M (28,0%). Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat. 

Secara umum, isu belanja di bulan Maret 2024 antara lain:

1. Isu Belanja K/L di bulan Maret 2024 di antaranya terdapat kebijakan terkait penyesuaian perhitungan data dan transaksi IKPA untuk indikator Deviasi Hal III DIPA dan Pengelolaan UP&TUP dalam rangka mendukung kelancaran pembayaran THR Tahun Anggaran 2024 dan mempertimbangkan fairness treatment untuk perhitungan IKPA.
2. Isu Belanja TKD yaitu (1) apakah penyaluran DBH yang tinggi disertai dengan kecepatan dan ketepatan belanja oleh pemda; (2) perlambatan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa.

Realisasi belanja 10 K/L Pagu Besar 

mencapai Rp124,8 M (26%) dari total pagu sebesar Rp482,5 M. Tiga satker dengan realisasi paling tinggi yaitu KPU (34,5 M), Polri (31,9 M), dan Kemenag (19,1 M).

Realisasi TKD mencapai Rp559,5 M (20,6%) atau turun Rp81,5 M (-12,7% yoy). Penyaluran DBH mencapai Rp83,5 M (15,2%) yang dominasi oleh DBH SDA. Sampai dengan Maret 2024 belum ada realisasi pada DAK Fisik, sedangkan DAK Non Fisik mencapai Rp53,4 M (21,0%). Penyaluran DAU mencapai Rp361,8 M (23,4%), realisasi Dana Desa mencapai Rp56,7 M (33,9%), dan realisasi Dana Insentif Fiskal mencapai Rp3,8 M (25,4%)

Realisasi APBD Wilayah Kerja KPPN Pangkalan Bun dan Dukungan TKDD

Realisasi Pendapatan APBD s.d 31 Maret 2024 mencapai Rp635,5 M (19%) didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp559,5 M (20,6%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kobar, Sukamara, dan Lamandau. Realisasi Belanja APBD s.d 31 Maret 2024 mencapai Rp392,9 M (11,3%) didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar Rp321,2 M dan Belanja Transfer sebesar Rp64,5 M. Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 61,8%. Terdapat belanja yang mempunyai capaian realisasi yang masih rendah, yaitu realisasi Belanja Modal sebesar Rp7,2 M atau 1,1%. 

Rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemda:

1. Memastikan bahwa terdapat keselarasan antara APBD 2024 dengan RKPD 2024 dam RKP Pusat.
2. Mempercepat adaptasi terhadap SIPD untuk mengolah laporan APBD, sehingga data tersinkron secara valid dengan portal SIKD DJPK.
3. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan pertama tahun 2024 untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran.
4. Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan TA 2023 mengingat dokumen tersebut menjadi syarat penyaluran sejumlah TKD, khususnya DAK Fisik dan Dana Desa di awal tahun anggaran 2024.
5. Memproyeksikan penggunaan SiLPA TA 2023 dan segera merealisasikan kegiatan di awal TA 2024.

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia, KPKNL Pangkalan Bun menyusun rencana pelaksanaan Lelang UMKM yaitu sebanyak 1 kali setiap bulan dengan melibatkan pelaku usaha UMKM di seluruh wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun yang meliputi Kab. Kotawaringin Barat, Kab, Kotawaringin Timur, Kab. Lamandau, Kab. Sukamara, dan Kab, Seruyan.

Kontribusi PNBP Aset terbesar s.d. 31 Maret 2024 di Wilayah Kab. Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara terdiri atas Kejari Sukamara sebesar Rp55.498.318, Kemag Lamandau sebesar Rp21.500.000, dan Lanud Iskandar sebesar Rp17.913.050. 

Total realisasi penerimaan PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara di wilayah kerja KPKNL Pangkalan Bun mengalami penurunan sebesar Rp152.462.401 (21,71%, yoy). Secara nominal, penurunan terbesar berasal dari PNBP Lelang yang turun sebesar Rp250.682.416 (62,80%, yoy). Meskipun begitu realisasi dari PNBP Aset mengalami kenaikan sebesar Rp98.992.576 (32,18% yoy) dengan realisasi bulan Maret 2024 mencapai Rp406.602.633.

Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023

Per- 31 Maret 2024 jumlah Wajib Pajak (WP) di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalanbun yang telah melakukan Perubahan Data Mandiri (termasuk di dalamnya sinkronisasi/ validasi NIK) adalah sebanyak 103.123 WP atau 84,01 % dari Total WP terdaftar 122.748 WP.

Per- 31 Maret 2024 jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalanbun yang telah disampaikan adalah 28.084 SPT dari target sebanyak 43.606 SPT.