Mei
28
MMC Kobar – Senin (26/5) KPPN Pangkalan Bun telah merilis Kinerja APBN Wilayah Kerja Kemenkeu Satu Pangkalan Bun sampai dengan 30 April 2025, yang meliputi pendapatan, belanja K/L, serta Transfer ke Daerah. Fiskal regional lingkup wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun merupakan seluruh anggaran pendapatan (pajak dan PNBP) yang dihimpun oleh KPP Pratama Pangkalan Bun, KPP BC Pangkalan Bun, dan KPKNL Pangkalan Bun, serta belanja negara yang disalurkan oleh KPPN Pangkalan Bun kepada Satuan Kerja K/L dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Lamandau.
Kinerja Pendapatan Negara per 30 April 2025
Kinerja pendapatan negara tumbuh positif dibandingkan tahun lalu. Sampai dengan akhir April 2025, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp1.024,4 M atau 37,7% dari target, mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, sebesar Rp284,1 M (38,4%, yoy). Komponen pendapatan didominasi oleh PPh (Non Migas) sebesar Rp441,8 M dan PPN sebesar Rp259,4 M. Disamping itu, Bea Keluar yang dipungut dari ekspor tercatat sangat tinggi mencapai Rp274,8 M, sementara Bea Masuk sebesar Rp1,6 M. PNBP mengalami pertumbuhan sebesar Rp2,8 M (16,1%, yoy) dengan total capaian realisasi sampai dengan akhir April 2025 sebesar Rp20,4 M atau 58,0% dari target.
Kinerja Belanja Negara per 30 April 2025
Sementara itu, kinerja belanja yang bersumber dari APBN mengalami penurunan. Belanja APBN yang disalurkan oleh KPPN Pangkalan Bun sampai dengan akhir bulan April 2025 mencapai Rp934,8 M (29,1% dari total pagu), mengalami penurunan sebesar Rp114,7 M (turun 10,9% yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Penurunan tersebut diakibatkan dari kebijakan self-blocking yang diberlakukan di awal tahun serta penurunan pagu belanja TKD, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur.
Realisasi APBN tersebut terdiri atas realisasi Belanja satker kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp125,9 M (27% dari pagu), mengalami penurunan sebesar Rp42,2 M (turun 25,1% yoy), serta realisasi penyaluran Transfer ke Daerah yang mencapai Rp808,9 M (atau 29,4% dari total alokasi Dana TKD), mengalami penurunan sebesar Rp72,5 M (turun 8,2% yoy).
Penurunan realisasi belanja K/L tersebut dikontribusikan oleh penurunan realisasi belanja barang sebesar Rp36,3 M (turun 52,3%, yoy), dan realisasi belanja modal Rp2,8 M (tumbuh negatif 72,5%, yoy). Sementara itu belanja pegawai relatif stabil dengan pertumbuhan 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Persentase realisasi TKD tertinggi adalah penyaluran DAU sebesar Rp520,8 M (32,6% dari pagu DAU), Realisasi DBH sebesar Rp122,2 M (22,1% dari Pagu), realisasi Dana Desa sebesar Rp86,3 M (51% daripagu), realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp75,9 M (27,2% dari pagu), dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp3,7M (12,9% dari pagu). Sampai dengan akhir April 2025, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) belum terdapat realisasi dikarenakan masih berlangsungnya proses perekaman kontrak dan reviu oleh OPD terkait.
Rekomendasi
Saat ini, alokasi belanja barang dan modal pada beberapa satker vertikal K/L yang sebelumnya diblokir telah dibuka, untuk itu KPPN Pangkalan Bun mendorong untuk satker dapat mengakselerasi tahapan belanja modal dan belanja barang sesuai dengan perencanaan. Apresiasi tertinggi kepada jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara yang telah mampu merealisasikan Dana Desa Tahap Pertama dengan tuntas. Selanjutnya sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-9/MK/PK/2025 tentang petunjuk penyaluran Dana Desa TA. 2025, KPPN Pangkalan Bun mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) dan perangkat desa wilayah kerja lingkup KPPN Pangkalan Bununtuk mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai prasyarat penyaluran Dana Desa Tahap Kedua.
#TREFA
#KemenkeuSatu
#KemenkeuTepercaya
