Kepemimpinan Digital untuk Peningkatan Pelayanan Publik

MMC Kobar - Saat ini dunia memasuki era digital yang dikenal dengan industry 4.0, karena semua aspek aktivitas organisasi dan masyarakat sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dengan ciri utama memanfaatkan internet sebagai bagian utama dari proses manajemen dan kepemimpinan.

Dalam konteks ini seluruh proses manajemen berubah secara system, dari tata kelola “manual” beralih menjadi tata kelola berbasis elektronik (eGovernance) yang secara mendasar telah melahirkan rekayasa dalam tata kelola organisasi yang berbasis elektronik yang dikenal dengan Business Process Engineering (BPE).

Pengambilan keputusan merupakan kompetensi penting bagi seorang pimpinan. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pimpinan harus mampu memanfaatkan berbagai informasi yang relevan untuk dapat mengambil keputusan terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Bahkan dalam kondisi tertentu seorang pimpinan akan memperoleh added value ketika berhasil menguasai kompetensiyang terkait dengan digitalisasi.

Digital Skill untuk Pembuatan Keputusan adalah suatu bahasan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Mengingat kebutuhan untuk memindahkan berbagai media dari bentuk tercetak,audio, maupun video menjadi bentuk digital adalah salah satu strategiuntuk mewujudkan Smart Government.

Keberhasilan suatu organisasimelakukan transformasi digital dan memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan diyakini memberikan kontribusi dalamterciptanya effective government (Pemerintahan yang efektif). Pemerintahan yang efektif ini dicirikan dengan pemerintahan yang efisien, modern, adaptif, fleksibel serta tepat untuk menjawab kebutuhan.

Sasaran pembangunan pada 2023 pertumbuhan ekonomi adalah Penekanan Tingkat Pengangguran Terbuka antara 5,3-5,6 persen, rasio gini antara 0,375 ke 0,378, Penekanan tingkat kemiskinan ekstrem yaitu dari 2% harapannya tahun 2024 bisa 0 dan tingkat kemiskinan akan kita tekan sampai di 7,5. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia di angka 73,49, Nilai Tukar Petani 105- 107, dan Nilai Tukar Nelayan 107-108”, menurut Menteri PPN /Kepala Bappenas Bapak Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8).

Pemerintah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023, yakni PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6 Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pada Tabel 1.1 ini terdapat tujuh indicator Pembangunan nasional yaitu :

Sumber : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut Kalimantan Tengah dalam pencapaian tujuh Indikator masih perlu optimalisasi melalui  solusi – solusi yang tepat, cepat dan akurat. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah kehadiran layanan berbasis digital karena pada zaman ini semua orang menggunakan internet dan memiliki follower  /banyak pengikut serta hemat biaya pemasaran dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. (Data pendukung penggunaan digital di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.2 di atas)

Memperhatikan uraian di atas, prinsip dasar kepemimpinan terdiri dari 3 prinsip (Stephen R. Covey, 1991) yaitu:

1. Seorang Pemimpin merupakan orang yang belajar seumur hidup artinya Belajar dimaksud tidak saja dari pendidikan formal saja, namun juga dari luar sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui membaca, menulis, observasi dan mendengar. Selain belajar, seorang pemimpin juga harus memiliki pengalaman yang memadai baik yang bagus maupun yang tidak bagus sebagai sumber pembelajaran dalam proses pekerjaan.

2. Pemimpin harus berorientasi kepada tugas pelayanan bahwa Tugas pemimpin harus mengutamakan tugas dengan lebih banyak melayani, bukan dilayani. Hal yang perlu dipahami dalam kontek organisasi ialah, bahwa penyusunan strukturorganisasi yang di dalamnya menetapkan kedudukan pejabat sebagai pemimpin (Eselon I dan II) pada hakekatnya untuk memperlancar tugas-tugas organisasi bukan sebaliknya memperlambat atau mempersulit pelayanan. Salah satu halyang mendasar dan penting untuk mendukung tugas pelayanan oleh pemimpin ialah perlu adanya sistem pelayanan berbasis elektronik baik layanan internal organisasi maupuneksternal organisasi (pelayanan publik).
    
3. Seorang pemimpin harus membawa energi positif bagi lingkungan kerja
   Energi positif dimaksud adalah perilaku pimpinan yangdidasari keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain dan organisasi, selain itu mampu membangun hubungan baik dengan para pihak terkait, dapat dan mau bekerja dalam jangka waktu lama dan tahan dengan kondisi kerja yang tidak ditentukan ritmenya. Energi positif seorang pemimpin meliputi: Percaya pada orang lain termasuk staf dan pegawai dibawahnya ; Keseimbangan dalam kehidupan, mampu menyeimbangkan tugas serta prinsip-prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri seperti keseimbangan kerja dengan olah jasmani, istirahatdan rekreasi; Mampu melihat kehidupan sebagai tantangan ; Sinergi dan Pelatihan pengembangan diri sendiri.

Bagaimana peranan seorang pemimpin atau kepemimpinan pada era digital saat ini? Kepemimpinan pada era digital saat ini menjadi kepemimpinan yang bersifat strategis yang harus mampu menggerakan sumber daya organisasi secara digital. Namun demikian, menjadi seorang “pemimpin digital” bukan berarti harus berlatar belakang pendidikan yang berhubungan dengan teknologi digital, akan tetapi seorang “pemimpin digital” ialah pemimpin yang memiliki kesadaran (awareness) digital dalam menjalankan perilaku kepemimpinannya melalui proses kolaborasi,inovasi dan komunikasi dengan seluruh lini organisasi.

Memperhatikan proses kerja kepemimpinan digital dan juga inti dari leadership adalah hubungan human relations. Selanjutnya makna kepemimpinan digital meliputi adanya Kesadaran digital, Pola pikir digital (Digital Awarness, DigitalMindset) adalah agar tidak tertinggal dalam merancang program dan juga anggaran, seorang pemimpin harus memiliki kesadaran ditigal, artinya bahwa teknologi digital merupakan sesuatu yang harus dipahami dan diterapkan di dalam proses kerja organisasi di semua lini.

Selain itu adanya Kolaborasi bahwa seorang pemimpin digital, merupakan pemimpin yang harus memiliki dan mampu melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan semua mitra kerja yang terkait dengan tugas organisasi baik dengan pihak internal maupun dengan eksternal organisasi, baik itu horizontal maupun vertikal.

Hal ini penting mengingat dengan kolaborasi maka akan mampu menghasilkan produk kerja berkualitas, efektif dan efisien. Selanjutnya Inovasi bahwa Seorang pemimpin digital juga harus mampu berinovasi dalam proses kerja, baik secara teknologi atau secara manajemen.

Implementasi dari suatu konsep berfikir yang cerdas dalam upaya mengembangkan proses bisnis organisasi merupakan langkah maju seorang pemimpin digital, sehingga berjalannya proses bisnis selalu dilaksanakan dengan dasar dan pertimbangan system yang “selalu baru” dan “selalu diperbaharui” termasuk inovasi menerapkan replikasi bisnis proses yang terbukti baik untuk diterapkan dan dilaksanakan di dalam organisasi.

Kemampuan berkomunikasi artinya Pada era kekinian ada istilah “informasi benar, komunikasi lancar”, maknanya, bahwa informasi harus mengandung nilai kebenaran dan keterbukaan sehingga tidak ada mispersepsi atau kesalahpahaman antara pihak yang menyampaikan informasi dengan pihak yang menerima informasi, sehingga dengan informasi yang benar akan memperlancar komunikasi kerja.

Selanjutnya adanya Prakarsa dan Inisiasi merupakan gagasan dan ide yang dimunculkan oleh seorang pemimpin dan diinisiasi untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pekerjaan organisasi. Seorang pemimpin digital wajib memiliki banyak prakarsa dan inisiasi dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, khususnya yang erat dengan tindakan dan proses bisnis digital yang memperhitungkan sumber daya digital meliputi: sumber daya manusia (LAN. 2021)

Berdasarkan analisa dan sesuai arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yangmemiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, networking, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya.

Kehadiran Seorang pemimpin digital dalam melakukan komunikasi dengan semua lini organisasi dan juga pihak eksternal akan mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital (machine) baik secara verbal maupun melalui pemanfaatan perangkat komunikasi digital (Smart device: Ponsel, Internet, Lap Top) dan media sosial lainnya (Whatsapp, Facebook, Instagram dan Youtube. 

Mengapa harus demikian? Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut ialah, bahwa pada era digital komunikasi kerja melalui forum rapat tidak harus dilakukan secara tatap muka dan hadir di tempat atau di ruang rapat, akan tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas virtual meeting room, antara lain link zoom. Bahkan kegiatan rapat atau kuliah serta sosialisasi atau Bimtek melalui fasilitas link zoom, dapat dilakukan dengan tidak mengenal batasan waktu dan tempat. Rapat dapat berjalan dan terjadi dengan para peserta berada di tempat yang berbeda di belahan dunia ini.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan dan menyesuaikan kapasitas leadership, maka seorang pemimpin digital harus mampu menguasai teknologi digital yang mendukung pelaksanaan komunikasi kerjanya.

Perkembangan teknologi informasi mengubah business process di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi seperti percepatan lapangan kerja melalui umkm berbasis digital, Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga Kepemimpinan Digital dalam Upaya optimalisasi pelayanan public sangatlah penting dan strategis sesuai tuntutan zaman serta lebih efektif, efiesien dan akuntabel.

Ditulis oleh : FITRIYANA (*Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang)