May
29
MMC Kobar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Percepatan Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng, KPPN) Pangkalan Bun, dan Seluruh SKPD Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa di Kobar.
Acara dilaksanakan di aula Bupati Kobar, Selasa (16/5) yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mewakili Pj Bupati Kobar, Kepala Kantor Wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun Indra Karunia Dewanti, Kepala BKAD dan Seluruh Kepala OPD Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa di Kobar.
Dalam sambutannya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Yadi menyampaikan bahwa batas waktu penginputan data kontrak DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 adalah tanggal 21 Juli.
“Apabila sampai batas waktu tersebut, data kontrak belum direkam oleh OPD, maka dana dari Pemerintah Pusat tidak akan disalurkan,” kata Akhmad Yadi.
Akhmad Yadi menambahkan, sampai dengan saat ini dana yang sudah disalurkan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp16.707.243.250 atau sekitar 16% per tanggal 15 Mei 2023 dari total pagu DAK Fisik Rp107.068.584.000.
Sementara itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Pemkab Kobar mendapat alokasi pagu Dana Desa sebesar Rp73.200.531.000 dan per tanggal 15 Mei 2023 sudah salur ke rekening kas desa sebesar Rp30.868.831.950atau sebesar 42%.
Dalam kesempatan yang sama Kepala BKAD Kobar Rochim Hidayat mengatakan, dari 8 bidang/subbidang yang dikelola Pemkab Kobar, data pertanggal 15 Mei 2023 baru 3 bidang yang sudah salur ke rekening kas umum daerah.
Sementara itu, Kakanwil DJPb Provinsi Kalteng Hari Utomo menjelaskan, laju pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2023 mencapai 3,22%. Berdasarkan pengeluaran, penurunan laju pertumbuhan ekonomi terjadi pada komponen ekspor dan konsumsi Pemerintah.
“Untuk itu belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah perlu segera diakselerasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II Tahun 2023,” ujar Hari.
Realisasi Pendapatan APBD Kalteng sampai dengan 30 April 2023 mencapai Rp8.126,5 miliar didominasi oleh pendapatan Dana Transfer Pusat sebesar Rp6.802,3 miliar (83,7%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD mendominasi pendanaan pemda di wilayah Kalteng.
Realisasi Belanja APBD Kalteng sampai dengan 30 April 2023 mencapai Rp4.616,6 miliar didominasi oleh komponen Belanja Operasi (69,3%), khususnya Belanja Pegawai (45,9%) Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 57%.
Angka yang cukup rendah tersebut biasa terjadi pada awal tahun anggaran karena budaya perlambatan pada awal tahun anggaran dan menimbulkan potensi budaya penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran.
Untuk itu Kakanwil merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan pemda antara lain:
- melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan pertama tahun 2023 untuk menghindari penumpukan realisasi belanja di akhir tahun anggaran;
- mempersiapkan pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKDD, khususnya DAK Fisik dan Dana Desa di awal tahun anggaran 2023;
- memproyeksikan penggunaan SiLPA TA 2022 dan segera merealisasikan keg. di awal TA 2023;
- menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban kegiatan TA 2023 mengingat dokumen tersebut menjadi syarat penyaluran sejumlah TKDD di awal TA 2023;
- melaksanakan langkah strategis TA 2023, seperti lelang dini, dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di awal triwulan I 2023.
Sebagai penutup Kakanwil juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas kinerja penyaluran Dana Desa yang menempati urutan kedua sekalteng. Sementara untuk penyaluran DAK Fisik, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan kelima.
